YOGYAKARTA, 2 OKTOBER 2026 – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesiapan lulusan di bidang hukum ketatanegaraan, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Sunan Kalijaga menggelar agenda review materi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) secara daring melalui platform Zoom Workplace. Sesi penguatan ini difokuskan pada materi Pelatihan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dipandu langsung oleh Ketua Program Studi HTN, Dr. Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.

Kegiatan yang berlangsung interaktif pada Jumat (2/10) ini diikuti oleh puluhan mahasiswa peserta pelatihan SKPI. Dalam pemaparannya, Dr. Gugun El Guyanie mengulas kembali poin-poin krusial terkait tata cara penyusunan permohonan pengujian undang-undang, formulasi kedudukan hukum (legal standing), hingga strategi penyusunan batu uji serta argumentasi konstitusional yang presisi di hadapan majelis hakim MK.

Dr. Gugun menegaskan pentingnya penguasaan praktik judicial review sebagai keahlian terapan yang wajib dimiliki oleh lulusan HTN. Menurutnya, pemahaman yang mendalam mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi modal akademis, tetapi juga nilai tambah profesional yang dibuktikan secara sah melalui Sertifikat Pendamping Ijazah.

Sesi review materi ini diisi dengan diskusi serta bedah studi kasus permohonan pengujian undang-undang terkini. Melalui pelatihan SKPI yang terstruktur ini, Program Studi HTN UIN Sunan Kalijaga berkomitmen untuk terus mencetak sarjana hukum yang tidak hanya unggul secara teoretis, tetapi juga mahir dan siap terun langsung dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia.