YOGYAKARTA – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar agenda krusial guna mempersiapkan mahasiswanya menerjang dunia kerja nyata. Memanfaatkan ruang Teatrikal FSH yang representatif, prodi HTN sukses menyelenggarakan pembekalan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang bekerja sama langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dirancang secara khusus untuk membekali para calon sarjana hukum dengan wawasan praktis mengenai mekanisme legislasi dan kedewanan sebelum mereka terjun langsung melakukan observasi lapangan.

Acara yang berlangsung khidmat pada hari Rabu, 29 Oktober tersebut dimulai tepat pukul 08.00 WIB hingga selesai. Sejak pagi, ruang teatrikal telah dipadati oleh puluhan mahasiswa berjaket almamater hijau khas UIN Sunan Kalijaga yang tampak antusias mengikuti jalannya pembekalan. Agenda ini dibuka secara resmi dengan sambutan hangat dari Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Proborini Hastuti, M.H. Dalam penyampaiannya, beliau menekankan pentingnya integrasi antara teori hukum tata negara yang selama ini dikaji di bangku perkuliahan dengan dinamika implementasi riil yang terjadi di lembaga kedewanan.

Dalam sambutannya, Proborini Hastuti juga menyampaikan bahwa kolaborasi strategis dengan DPRD DIY ini merupakan langkah nyata prodi untuk membuka cakrawala berpikir mahasiswa secara lebih inklusif. Beliau berharap momentum KKL kali ini tidak sekadar menjadi formalitas akademik pemenuhan SKS, melainkan menjadi jembatan emas bagi mahasiswa untuk memahami secara mendalam potret empiris hukum tata negara. Melalui persiapan yang matang ini, mahasiswa diharapkan mampu menjaga nama baik institusi sekaligus menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari para praktisi kebijakan publik.

Memasuki sesi inti, suasana kelas pembekalan menjadi semakin dinamis saat materi dikupas tuntas secara langsung oleh Staf Ahli DPRD DIY, Anastasia Eka Susanti, S.H. Sebagai praktisi yang sehari-hari berkecimpung dalam perumusan kebijakan dan pengawalan regulasi daerah, Anastasia memaparkan materi dengan sangat komprehensif. Ia membedah fungsi-fungsi utama DPRD mulai dari fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan, serta bagaimana dinamika politik hukum yang menyertainya dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.

Antusiasme mahasiswa terlihat jelas lewat ruang diskusi interaktif yang dibuka setelah pemaparan materi selesai. Pembekalan intensif ini ditutup dengan sesi foto bersama antara pimpinan program studi, narasumber dari DPRD DIY, dan seluruh mahasiswa peserta KKL di area panggung Teatrikal FSH. Dengan terselenggaranya pembekalan ini, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga kini dinilai telah memiliki modal teoritis dan praktis yang kuat, serta siap melakukan akselerasi pembelajaran saat terjun langsung ke kantor DPRD DIY dalam waktu dekat.