Pustaka Akademik Bahas Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Gandeng Perpustakaan MPR RI

Yogyakarta, 1 Juli 2025 — Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga menggelar forum ilmiah yang menggugah pemikiran bertajuk Pustaka Akademik. Mengusung tema "Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkaya wawasan konstitusional di tengah dinamika ketatanegaraan Indonesia. Bertempat di Technoclass FSH, forum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, ketua dan sekretaris program studi, mahasiswa lintas angkatan, serta perwakilan dari Perpustakaan MPR RI.

Acara secara resmi dibuka oleh Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam sambutannya, beliau memperkenalkan profil Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu fakultas tertua di UIN Sunan Kalijaga yang konsisten berkomitmen dalam pengembangan ilmu hukum berbasis nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Perpustakaan MPR RI atas inisiasi kegiatan Pustaka Akademik ini yang berkolaborasi dengan Program Studi Hukum Tata Negara FSH. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperluas literasi konstitusi di kalangan akademisi muda.

Sebagai keynote speaker, hadir Anies Mayangsari Muninggar, S.IP., M.E., Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Beliau menegaskan peran penting lembaga legislatif, termasuk MPR RI, dalam menjaga kesinambungan konstitusi melalui peran edukatif dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan jejaring kelembagaan, kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perpustakaan MPR RI dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Prosesi ini disimbolkan dengan penyerahan plakat oleh kedua belah pihak sebagai tanda komitmen bersama dalam mendukung literasi dan pengembangan akademik. Usai penandatanganan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi momen bersejarah tersebut.

Rangkaian acara kemudian berlanjut dengan sesi pengenalan Perpustakaan MPR RI yang disampaikan langsung kepada sivitas akademika FSH UIN Sunan Kalijaga. Dalam sesi ini, para peserta diajak untuk mengenal lebih dekat fungsi, koleksi, serta peran strategis Perpustakaan MPR RI dalam mendukung penyebarluasan informasi ketatanegaraan kepada masyarakat dan kalangan akademisi.

Sesi inti Pustaka Akademik menghadirkan dua narasumber utama: Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. (Ketua Prodi Hukum Tata Negara) dan Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. (Dosen Prodi Hukum Tata Negara), dengan dimoderatori oleh Proborini Hastuti, M.H. (Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara). Para narasumber mengulas secara komprehensif dinamika peran dan kedudukan lembaga-lembaga negara pasca amandemen konstitusi, serta tantangan aktual dalam praktik ketatanegaraan dewasa ini.

Selain menjadi ruang akademik yang mempertemukan gagasan, kegiatan ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat jejaring kelembagaan antara UIN Sunan Kalijaga dan MPR RI, khususnya dalam pengembangan literasi hukum dan konstitusi.

Kegiatan berakhir dengan sesi tanya jawab interaktif dan foto bersama seluruh narasumber dan peserta. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa kajian-kajian akademik seperti ini sangat dibutuhkan sebagai ruang kritis dan reflektif dalam pengembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia.